Hukum Perjanjian

  HUKUM PERJANJIAN

1. Standar kontrak 

Pengertian 

• adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan)

— perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Badrulzaman)

— is one in which there is great disparity of bargaining power that the weaker party has no choice but to accept the terms imposed by the stronger party or forego the transaction.

— Perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan pada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran. 

2. Macam-macam perjanjian 

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani 

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real

3. Syarat sahnya perjanjian 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.

Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bahi lakilaki, 16 th bagi wanita.

Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.

3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4.Adanya kausa yang halal. 

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. saat lahirnya perjanjian 

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

1. kesempatan penarikan kembali penawaran;

2. penentuan resiko;

3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;

4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.

Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).

Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:

a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak

.

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak

5. pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian

Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau pun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena: 

- Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. 

- Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

- Terkait resolusi atau perintah pengadilan 

- Terlibat hukum 

- Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan atau wewenang dalam melaksankan perjanjian 

Pelaksanaan perjanjian 

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus harus megindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. 

Referensi : 

-http://evianthyblog.blogspot.com/2011/03/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html

- http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/18/saat-lahirnya-perjanjian/

- http://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata/

Tugas - Hukum Perikatan

1.  PENGERTIAN PERIKATAN

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbullah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini yang dinamakan dengan perikatan.

Dengan kata lain, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

2.  DASAR HUKUM PERIKATAN

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

• Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
• Perikatan yang timbul undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen).
• Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

3.  AZAS-AZAS DALAM HUKUM PERIKATAN

Azas-azas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

• Azas kebebasan kontrak

Azas kebebasan berkontrak yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, cara ini dikatakan system terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

• Azas konsensualisme

Azas konsesualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsesualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, cakap untuk menbuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

4.  WANPRESTASI DAN AKIBAT – AKIBATNYA

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia (alpa) atau ingkar janji.

• Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1.    Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2.    Melaksanakan apa yand dijanjikannua, tetapi tidak sebagaimana yang  

       dijanjikan.               

3.    Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4.    Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

• Akibat-akibat Wansprestasi

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

1.Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni

• Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
• Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;
• Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.
Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

3. Peralihan Risiko
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

5.  HAPUSNYA PERIKATAN

Bab IV Buku III KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatanbaik yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang yaitu dalampasal 1381 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa adadelapan cara hapusnya perikatan yaitu :

1.     Pembayaran

2.     Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.

3.     Pembaharuan utang (inovatie)

4.     Perjumpaan utang (kompensasi)

5.     Percampuran utang.

6.     Pembebasan utang.

7.     Musnahnya barang yang terutang

8.     Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.

• Adapun dua cara lainnya yang tidak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata adalah :

1.     Syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I).

2.     Kadaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7).

Sumber:

http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

http://rischaandriana.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan.html

http://riyanikusuma.wordpress.com/2012/03/25/hukum-perikatan/

Tulisan Bebas

                    Wajah Mahasiswa Jaman Sekarang

     Di jaman globalisasi sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang mengikuti arus perkembangan modernisasi dalam hal teknologi dan trend gaya hidup yang mengikuti kebarat-baratan. Seiring perkembangan jaman para mahasiswa mengikuti pola kehidupan yang terus mengalami kemajuan ini, dalam hal teknologi maupun trend gaya hidup. Nah sekarang ini saya akan membahas wajah mahasiswa jaman sekarang terutama dalam konteks ternd dan gaya hidup di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang datang ke kampus bukan untuk mencari ilmu tetapi banyak yang hanya sekedar ajang tempat bergaya-gayaan, seperti halnya berpakaian yang tidak pantas di pakai pada saat berada dilikungan kampus dan merokok sembarangan yang tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya.  Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang ketergantungan menggunakan barang haram seperti halnya narkoba dan minuman keras, narkoba dan minuman keras membuat para mahasiswa katergantungan serta bisa membuat pola pikir terganggu. Mahasiswa yang berperilaku seperti itu bisa merusak masa depan genenerasi muda, bahkan bisa berdampak rusaknya suatu bangsa.

      Dan itulah gambaran mahasiswa saat ini. Padahal kita tahu bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual, penerus generasi, agen of change, sekaligus oposisi pemerintah yang paling independen. Begitulah kira-kira image yang melekat pada mereka yang menyandang predikat mahasiswa. Segitu hebatnya istilah ini sehingga icon kampus selalu identik dengan komunitas perubahan. Ditengah kurungan kemajuan teknologi serta modernisasi peradaban yang menanamkan diri sebagai globalisasi. Figur-figur pemuda / mahasiswa dalam dunia tanpa batas ternyata lebih mudah membentuk pribadi-pribadi konsumtif pada segala hal. Mahasiswa sekarang seakan kehilangan identitasnya, sikap ramah dan rasa sosial yang tinggi yang dimiliki pemuda bangsa ini yang notabene adalah bangsa timur yang hilang dan berganti sikap apatis.


     Keadaan mahasiswa saat ini pastinya berimbas pada kualitas SDM para lulusannya. Kenyataannya sekarang banyak mereka yang telah menyandang status sarjana menjadi pengangguran dan luntang lantung tanpa kejelasan . Mereka kurang memiliki skill , akibat membuang-buang waktu pada saat masih menyandang mahasiswa. Namun di tengah kebanyakan mahasiswa kini yang banyak menyia-nyiakan waktu, masih banyak juga mahasiswa yang sadar akan perannya yang harus dijalani demi kepentingan diri sendiri dan kemajuan bangsanya. 


    Lahirnya generasi baru dengan kualitas SDM yang baik adalah salah satu senjata untuk membangun suatu bangsa kearah kemajuan dalam segala aspek. Senjata itu ada pada kita, yaitu kita para mahasiswa / pemuda, sudah saatnya kita sebagai mahasiswa / pemuda membangun bangsa ini yang sedang terpuruk ini. SEMANGATLAH KAWAN........... :)

Tulisan bebas HOTSPOT

 HOTSPOT

  

Berbicara soal  hotspot, terlebih dahulu kita harus paham apa hotspot itu? Karna masih banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan sebagian mahasiswa ada yang belum paham soal hotspot yang kini sebenarnya sudah menjadi fenomena.

      Hotspot merupakan sebuah wilayah terbatas ( converage area ) yang dilayani oleh satu atau sekumpulan access point. Access point adalah sebuah signal penghubung yang mengoneksikan point satu dengan point yang lain. Umumnya access point digunakan tidak di modifikasi antenanya sehingga kemempuannya memang  dibatasi hanya untuk ruangan dan kawasan tertentu saja. Dan biasanya wilayah hotspot berada di tempat-tempat umum, seperti di bandara, kafe, mall, stasiun KA maupun tempat-tempat pendidikan (Onno W. Purbo: 2006).

    Jadi secara sederhana, pengertian hotspot adalah zona yang memungkinkan seseorang bisa melakukan akses internet secara nirkabel. Akses internet secara nirkabel (W-LAN) ini awalnya dikembangkan oleh para pionir akar rumput pada tahun 1985 ketika regulator komunikasi Amerika Serikat, FFC, mengijinkan beberapa spectrum frekuensi radio digunakan untuk membangun jaringan tanpa kabel. Sehingga lahirlah stndar pertama yang dikenal dengan IEEE 802. 11b dan disebut wireless fidelity (Wi-Fi). Layanan Wi-Fi (bagi orang awam dikenal sebagai layanan hotspot) ini menggunakan signal radio yang bergerak pada spektru frekuensi 2,4 GHz.

   Dengan demikian, adanya titik hotspot atau layanan Wi-Fi access point di beberapa tempat umum tersebut akan memudahkan anda untuk melakukan browsing internet. Artinya, dengan banyaknya hotspot zone di tempat-tempat umum anda tak lagi sibuk mencari lagi warnet terdekat yang sering kali lemot dan antri. Karena cukup hanya berada di kawasan yang hanya terdapat di wilayah hotspot , kemudian daftarkan diri untuk membeli voucher guna mendapatkan ID dan Password. Setelah itu anda bebas menjelajahi situs-situs penting, cekdan kirim e-mail serta download gambar sekalipun melalui notebook yang sudah supot Wi-Fi, smartphone maupun PDA phone anda. Seperti itulah gambaran prosesi untuk mendpatkan akses internet nirkabel yang penggunaannya harus bayar. Berbeda dengan layanan yang bersifat gratis, biasanya kalau koneksi Wi-Fi notebook anda sudah d setting  secara otomatis akan menangkap signal yang terdapat di daerah hotspot itu. 

TUGAS BAB 3 HUKUM PERDATA

       HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yaknihukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Ø Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA YANG ADA DI INDONESIA

Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata eropa. Di eropa continental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan tertentu. Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “ Code Civil de Francis” yang juga dapat disebut “Cod Napoleon”.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothis. Disamping itu juga dipergunakan hukum bumi putera lama, hukum jernoia dan hukum Cononiek. Code Napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di belanda setelah bebas dari penjajahan prancis.
Setelah beberapa tahun kemerdekaan, bangsa memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari hukum perdata. Dan tepatnya 5 juli 1830 kodivikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgelijk Wetboek) dn WVK (Wetboek Van Koopandle) ini adalah produk nasional-nederland yang isinya berasal dari Code Civil des Prancis dari Code de Commerce.

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

• Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.
Pengeertian hukum privat (hukum perdana materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan didalam masyarakat dalam kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan.

Selain ada hukum privat materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (hukum acara perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.

• Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Faktor etnis
2. Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi
penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :
a. Golongan eropa
b. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)
c. Golongan timur asing (bangsa cina, India, arab)

Untuk golongan warga Negara bukan asli yang bukan berasal dari tionghoa atau eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan. Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :
1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara      pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).

2. Untuk golongan bangsa eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri belanda (sesuai azas konkordasi).

3. Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya.

4. Orang Indonesia asli dan timur asinng, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa eropa.

5. Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ø Sistematika hukum di Indonesia ada dua pendapat, yaitu :

a. Dari pemberlaku undang-undang
• Buku I : Berisi mengenai orang
• Buku II : Berisi tentanng hal benda
• Buku III : Berisi tentang hal perikatan
• Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa

b. Menurut ilmu hukum / doktrin dibagi menjadi 4 bagian yaitu :
• Hukum tentang diri seseorang (pribadi). Mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri.

• Hukum kekeluargaan. Mengatur perihal hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungna antara orang tua dengan anak, perwalian dan lain-lain.

• Hukum kekayaan. Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat diukur dengan dengan uang, hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan yang antara lain :
- hak seseorang pengarang atau karangannya
- hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak.

• Hukum warisan. Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Disamping itu, hukum warisan juga mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/bab-ii-hukum-perdata/

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata